Banjarmasin-f.pks Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS) DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, S.Ag mengharapkan kepada jajaran Badan Anggaran (Banggar) untuk tidak setengah-setengah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama menyangkut kebutuhan anggaran pendidikan. Penegasan ini disampaikan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, mengingat masih banyaknya aspirasi dari guru-guru honorer terkait gaji yang belum layak di Kota Banjarmasin.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang menempatkan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seharusnya menjadikan anggaran pendidikan menjadi lebih baik. Sesuai Amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) angka minimalnya adalah 20 persen.
Secara khusus, terkait gaji guru honorer di Kota Banjarmasin yang sangat minim, kami menginginkan agar pada APBD Tahun 2016 dapat ditingkatkan. Setiap tahunnya dalam pertanggungjawaban penggunaan APBD selalu terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya. Kami mengharapkan kepada semua SKPD yang siap dengan programnya untuk mengajukan.
Tidak hanya belanja infrastruktur, Dinas Pendidikan yang menaungi guru-guru honorer juga harus bisa mengajukan anggaran tunjangan bagi guru honorer untuk perbaikan kesejahteraannya. Dan kami akan mengawal agar hal tersebut dapat tersealisasi.
“Karena guru PNS maupun Honorer memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa. Jika kesejahteraan guru sudah meningkat, secara otomatis kualitas pendidikan akan meningkat pula dan dunia pendidikan di Kota Banjarmasin akan lebih maju lagi.” ujar Mathari. (red.ww)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar