Catatan Reses Tahap I Tahun 2015 Aleg F.PKS DPRD Kota Banjarmasin

Banjarmasin-f.pks  Kegiatan Reses untuk anggota DPRD Kota Banjarmasin Tahap I Tahun 2015 dilaksanakan pada 15-17 Mei 2015 dengan pelaksanaan 3 kegiatan per dapil. Kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan maksimal dilaksanakan Anggota Fraksi PKS Banjarmasin di dapilnya masing-masing, dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Seperti yang dilaksanakan Awan Subarkah, S.TP di dapil Banjarmasin Timur (Kel.Pengambangan dan Kel Pekapuran Raya), Mathari S,Ag di dapil Banjarmasin Barat (Kel. Pelambuan dan Kel. Basirih), Aliansyah, SE di dapil Banjarmasin Selatan (Kel. Kelayan Dalam, Kel. Kelayan Tengah dan Kel. Mantuil) serta H. Mushaffa Zakir, Lc di dapil Banjarmasin Utara (Kel. Alalak Selatan dan Kel. Sungai Andai). Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS Awan Subarkah beberapa waktu yang lalu.

Menurut Awan Subarkah, diluar kegiatan yang difasilitasi DPRD tersebut Anggota Fraksi PKS juga kerap melakukan silaturahmi setiap bulannya dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang serupa, tentunya menggunakan dana pribadi masing-masing anggota. Namun untuk kegiatan reses yang difasilitasi DPRD tersebut merupakan amanat UU untuk menggali masukan, saran, dan kritik dari masyarakat terkait penegakan perda, seputar tugas kedewanan, kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin, hingga permasalahan kemasyarakatan lainnya.

“Selesai pelaksanaan reses, hasil masukan dari masyarakat kami pilah mana-mana yang merupakan kewenangan yang dapat kami teruskan, mana yang akan diteruskan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat. InsyaAllah semua masukan dari masyarakat sangat berharga dan akan kami rangkum dan menjadi bahan evaluasi dan aksi anggota Fraksi PKS di komisinya masing-masing untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti dan dibawa ke sidang paripurna agar dapat dimasukkan dalam rencana anggaran kerja pemerintah perubahan atau rencana anggaran tahun berikutnya”, sambung Awan Subarkah.

Dari kegiatan Reses tersebut selain menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD dapat melihat langsung kondisi yang ada di masyarakat di dapil masing-masing. Seperti kondisi jalan, gang, drainase serta fasilitas umum lainnya di sekitar masyarakat agar dapat segera di lakukan perbaikan. Hal tersebut selanjutnya dapat diajukan kepada Dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti.

Selain permasalahan terkait pembangunan fisik, hampir di semua tempat masyarakat mempertanyakan terkait kebijakan pemerintah pusat. Seperti kelangkaan BBM, harga gas dan kebutuhan pokok masyarakat yang melambung, BPJS kesehatan, subsidi perumahan bagi warga miskin, beras raskin, hingga cara mendapatkan 3 kartu sakti (Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera). (red.ww)